Lombok Timur – Desa Merdeka : Persatuan Perangkat Desa Indonesia dan Forum Komukasi Kepala Desa tetapkan akan melakukan pengawalan dalam penganggaran bagi desa.Pengawalan harus dilakukan karena eksekutif mengajukan anggran dibawah anggaran tahun 2012 .
Persatuan Perangkat Desa Indonesia (PPDI) dan Forum Komukasi Kepala Desa (FKKD) Kabupaten Lombok Timur konsisten tetap mengawal pembahasan Tunjangan Perangkat Aparatur Desa (TPAD) dan Anggran Dana Deasa (ADD) yang dibahas di Gedung DPRD setempat. Bahkan Puluhan Kepala Desa dan perangkat desa lainnya nekat menerobos memasuki gedung rapat dewan yang dikawal aparat Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lombok Timur .
Ketua Persatuan Perangkat Desa Indonesia Kabupaten Lombok Timur Hamzah mengatakan sangat mendukung ketegasan Panitia Khusus (Pansus) KUA-PPAS DPRD yang menetapkan besaran Tunjangan Perangkat Aparatur Desa.
Hamzah menilai, langkah Pemkab Lotim yang berencana memangkas bantuan keuangan tersebut tidak tepat. Pasalnya, pemerintahan desa merupakan ujung tombak keberhasilan pembangunan suatu daerah PPDI berkewajiban mengawal kebijakan Pemkab, terutama pada penganggaran Pemdes,. Pengawasan ini tetap dilaksanakan mulai dari penganggaran APBN hingga APBD.
Pemerintah Lombok Timur berencana memangkas TPAD pemerintahan desa, namun Pansus DPRD menolak pemangkasan tersebut. Eksekutif mengajukan dana sebesar Rp 62,550 miliar untuk seluruh desa. Namun Pansus KUA-PPAS Dewan menetapkan TPAD tetap seperti tahun sebelumnya yakni sebesar Rp79,113 miliar.
Sementara itu, sidang penetapan anggran 2014 dilakukan Senin 18/11, meskipun tanpa dihadiri eksekutif mengingat walkout yang dilakukan saat rapat pansus. (rrimataram)
