Demak- Setiap ada momen kenaikan BBM bagi perangkat desa merupakan hal yang sangat merepotkan. Selain dipusingkan oleh harga-harga yang semua naik juga direpotkan dengan pembagian kartu kompensasi BBM kepada warga miskin. Kerepotan itu diakibatkan oleh banyaknya warga yang protes karena tidak kebagian jatah dana untuk warga miskin tersebut.
“ Seperti kemarin ada petugas dari pos yang tiba-tiba datang memberitahukan bahwa besok pagi warga desa saya sudah bisa ambil dana miskin di kantor pos . Padahal tidak ada sosialisasi terlebih dulu jadi ya kita jalankan saja “, kata Sekretaris Desa salah satu desa di kecamatan Bonang.
Selain dipusingkan oleh data yang tak kunjung diperbaharui itu . Kadangkala perangkat desa juga menjadi sasaran amukan warga yang tidak mendapatkan jatah dana untuk orang miskin itu. Mereka menganggap bahwa data yang digunakan sebagai acuan pembagian dana miskin tersebut yang membuat pemerintah desa.
“ Nah yang membuat kami emosi juga adalah adanya anggapan bahwa data pembagian kompensasi BBM itu dari desa. Padahal kami semua tidak tahu siapa yang mendapat siapa yang tidak karena kartu itu dibagikan langsung dari kantor pos “, tambahnya.
Hal sama juga dikatakan , Kepala Desa Mutih Wetan Lutfie Noor . Ketika diminta tanggapannya seputar pembagian kompensasi kenaikan untuk warga miskin. Fihaknya menyayangkan data yang kurang akurat dari penerima bantuan itu. Kadangkala bertolak belakang dengan kenyataan yang miskin tidak dapat . Justru yang mampu banyak yang mendapatkan.
“ Kalau melihat ini kadang saya pusing sendiri , mereka mengira bahwa data itu yang ngatur kita . Sehingga mereka berprasangka buruk pada pemerintahan desa dikatakan tidak adil sama warganya “, kata Lutfie Noor.
Namun ia menilai bahwa bantuan untuk orang miskin itu cukup bagus dalam rangka peningkatan ekonomi mereka. Selama bantuan itu tepat sasaran kita akan kawal program itu agar sampai ke masyarakat yang membutuhkan. Namun jika data yang dibuat acuan adalah data lama ia yakin masih ada gejolak dari masyarakat.
“ Mestinya data itu dicros cek lagi dengan kondisi yang sekarang. Apakah data itu masih layak atau harus di coret digantikan yang baru. Nah yang mengcros cek itu mestinya ada petugas khusus jangan dibebankan pada perangkat desa “, kata Lutfie Noor lagi. (Muin)
HAJI ATAU UMROH NYAMAN DAN LANCAR BERSAMA KBIH ” AL-FIRDAUS ” JEPARA Hubungi 085 290 375 959
TOKO BUKU DAN KITAB SUPER LENGKAP
ALAT TAMBAL BAN BAKAR SUPER CEPAT
MENCUCI TANPA SABUN SUPER HEMAT
MAINAN MURAH SERBA 1000 RUPIAH
