Desamerdeka – Jakarta : Kedaulatan Pangan jelas merupakan dambaan seluruh Masyarakat Indonesia, untuk itu Kebijakan Pemerintah Jokowi – JK menyatukan sektor Pertanian, Perkebunan dan Perikanan dalam sebuah Kementerian Kedaulatan Pangan pada Kabinet Merah Putih yang akan dibentuk pada Pemerintahannya kedepan adalah sebuah pemikiran yang cerdas dan tepat dalam rangka transformasi kelembagaan. Hal ini juga menjadi solusi salah satu kendala utama selama ini yang membuat ketiga sektor tersebut kurang efektif dan kurang produktif. Kebijakan ini juga akan lebih mempertajam perencanaan pembangunan ketiga sektor tersebut kearah keterpaduan program yang lebih konprehensif, memudahkan implementasi program di lapangan karena egosentris dari masing masing sektor tersebut sudah tidak ada, over lapping peran dan fungsi yang membuat in-efisiensi anggaran sudah dapat dihindari, koordinasi pelaksanaan program dilapangan akan lebih terarah, dan sasaran pembangunan ketiga sector tersebut akan lebih terarah serta tanggung jawab dan kinerja kementerian akan menjadi jelas. Hal ini disampaikan Ir. H. Faisal Riza Yoenoes Ketua Umum Gerakan Masyarakat Indonesia ( GEMA Indonesia ) di Jakarta saat diminta tanggapannya terkait dengan struktur Kabinet Jokowi – JK kedepan.
Lebih lanjut Faisal mengatakan bahwa Presiden Terpilih Jokowi pada Rakernas PDIP 19 September 2014 di Semarang mengharapkan dalam 3 tahun pemerintahannya kedaulatan pangan dapat dicapai seperti terpenuhinya kebutuhan beras, kedele, daging secara nasional. Terbangunnya saluran irigasi dan pembukaan areal persawahan baru yang kesemua ini diperlukan dukungan dari semua pihak termasuk pemerintah daerah.
Faisal Riza Yoenoes yang juga Sarjana Pertanian mengatakan kendala lain yang juga dihadapi adalah Harga Produksi Petani dimana Harga produksi pertanian pada saat musim panen raya sangat rendah, sedangkan biaya produksi dan input pertanian cenderung harganya meningkat. Terkait dengan kelanjutan dan kelestarian areal pertanian juga menjadi persoalan yang harus diperhatikan seperti Penggunaan Pupuk un-organik yang dan Pestisida yang berlebihan yang mengakibat kan kerusakan Tekstur Tanah, penyakit dan non Labeling. Untuk itu Program Organic Farming dan Perlindungan Kesehatan Konsumen terhadap pemanfaatan produk pertanian perlu dikembangkan dengan meningkatkan peran R & D dilingkup kementerian. Dalam menghadapi AFTA yang akan diberlakukan awal Tahun 2016 peran Kementerian Pertanian yang ada saat ini juga masih rendah terutama dalam Menyusun pedoman / petunjuk pelaksanaan Standar Produk Pertanian ASEAN; ASEAN GAP (Good Agriculture Practices) yaitu bagaimana mengelolan pertanian ASEAN, ASEAN MRls pesticides (standar residu pestisida dalam memenuhi standard tandas Faisal.
Lebih lanjut Faisal mengatakan, sudah saatnya Pemerintah secara bertahap mengalihkan penggunaan pupuk non organic ke pupuk organic, dengan mendorong petani untuk mengembangkan pupuk organic dengan memberikan insentif / berupa subsidi produk, jaminan pasar, jaminan teknologi dan penyediaan bibit melalui Program Organik Farming dan secara simultan juga member Insentif bagi Peneliti serta peran R & D di tingkatkan yang berkaitan dengan Organic Farming yang dilanjutkan dengan Kampanye penggunaan hasil Pertanian Organic Farmingoleh Pemerintah secara berkala dan berkelanjutan.
Terkait dengan dukungan kelembagaan dan Pemerintah Daerah, perlu ada kesamaan visi dan persepsi terkait dengan Perencanaan Program Kedaulatan Pangan, dukungan pembiayaan Pusat dan Daerah, sinkronisasi tata ruang, dukungan infrastruktur didaerah sasaran program, keakurasi ketersediaan dan kesesuaian lahan serta evaluasi program dan pengawasan yang berkelanjutan, disamping figur penanggungjawab Kementerian Kedaulatan Pangan harus benar benar professional dalam arti memiliki pemahaman yang cukup baik tekhnologi, sains, administrasi dan sasaran program yang harus dicapai, disamping memiliki Leadership yang teruji dalam arti siap berada dalam semua kondisi dan mampu membangun komunikasi yang efektif, dan konstruktif dengan semua stakeholder sebagai pengejawantahan spirit Jokowi bahwa Kabinet Pemerintahannya adalah Kabinet Kerja, tandas Anggota Dewan Pertimbangan Partai NasDem. (skss)
