Pati – Ratusan masa dari Ormas Mantra Kabupaten Pati, melakukan aksi demo di depan kantor Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) Pati, Pada Senin (9/10) pagi.
Dalam aksi unjuk rasa ini, organisasi masyarakat (ormas) Mantra menanyakan dugaan adanya kecurangan dalam penerimaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) tahun 2023 oleh Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pati melalui Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) namun dari BKPP terlihat tidak mau menemui pengunjuk rasa dari ormas Mantra tersebut
Keadatangan para pengunjuk rasa ini, tidak direspon baik oleh pihak BKPP, bahkan pintu gerbang kantor BKPP ditutup rapat dengan penjagaan dari pihak kepolisian. Tidak hanya itu saja para pegawai BKPP tidak menemui pendemo. Kepala BKPP Pati Saiful Ikmal dan Sekertarisnya Rizki Hermanu juga sama saja tidak berkenan menemui ormas mantra.
Menanggapi sikap BKPP yang tidak mau berkenan untuk menemui massa, Ketua Mantra Cahya Basuki merasa kecewa. Ia pun semakin yakin bahwa dugaan dari pihaknya selama ini benar dan terkait kecurangan-kecurangan yang ada di internal BKPP terkait penerimaan pegawai pemerintah.
Meskipun demikian, Ketua Ormas mantra ini tidak patah semangat, dia mengaku tidak peduli dengan sikap BKPP yang acuh. Jika nantinya memang tidak ada titik temu antara pihaknya dengan BKPP, ia bakal mengerahkan massa yang lebih besar lagi agar BKPP mau terbuka.
“Kantor ditutup kami tidak peduli, mereka mau dengar atau tidak kami tidak peduli. Kami sangat kecewa, makanya kami demo. Kalau tidak ngapain kita demo. Makanya kami ormas yang punya hak kontrol sosial diminta konfirmasi baik-baik juga tidak mau, makanya kita demo,” ucap Yayak Gundul
Yayak Gundul menegaskan, jika BKPP terus-terusan tidak membuka formasi untuk THL OPD, rasa sebagai anak tiri akan terus melekat didalam para THL OPD. Apalagi di kabupaten lain seperti Rembang, Demak, maupun Blora membuka formasi PPPK untuk THL OPD.
Kecurigaan semakin kuat lantaran pihaknya (Ormas Mantra) mendapat laporan akan adanya keluhan dari THL OPD yang merasa tidak adil dengan sikap BKPP yang hanya membuka formasi untuk tenaga pendidik dan tenaga kesehatan.
“Memang di Pati ini bobrok. Saya dapat info THL ini hampir 10.000, kalau PPPK hanya 600 orang, berapa tahun akan selesai. Apalagi setiap tahun THL ini terus bertambah,”pungkasnya. ( Aguspras)