Demak- Gonjang-Ganjing mengenai pemilihan kepala daerah usai sudah setelah DPR memutuskan dengan cara tidak langsung. Artinya setelah Undang-undang itu disyahkan maka tidak ada hingar-bingar lagi dalam pemilihan kepala daerah baik bupati/ walikota atau gubernur dipilih oleh rakyat secara langsung. Sehingga keputusan ini mengembalikan kedaulatan rakyat di serahkan kepada DPRD.
Bagi Muhayyun tokoh pemberdayaan desa yang asli warga desa Kenduren kecamatan Wedung kabupaten Demak. Keputusan pemilihan kepala daerah dilakukan oleh DPRD atau menggunakan system perwakilan adalah bukan hal baru lagi. Di jaman kekholifahan setelah nabi Muhammad SAW dalam menentukan pimpinan menggunakana system perwakilan.
“ Saya contohkan ketika Abu Bakar ketika memerintah juga dipilih secara perwakilan oleh tokoh-tokoh berpengaruh di sana. Selain itu di jaman kekhalifahan Usman juga menggunakan system formatur atau penunjukan secara langsung oleh tokoh-tokoh penting di sana “, kata Muhayyun yang juga Guru di MTs Al-Manar Kenduren pada KSM .
Muhayyun mengatakan , pemilihan secara langsung merupakan demokrasi ala barat. Namun jika dicermati demokrasi ala barat banyak kelemahannya. Sebagai contoh demokrasi itu berdasarkan kekuatan semata dan bukan kebenaran . Oleh karena itu siapa yang mempunyai kekuatan dia akan mempunyai kekuasaan . Sehingga esensi kebenaran bisa dikalahkan dengan kekuatan yang meskipun kecil di manage.
“ Jadi saat ini apa yang dikatakan Zaenudin MZ terbukti, segudang kebenaran akan dikalahkan segenggam kekuatan yang di manage dengan baik. Akhirnya orang-orang yang menjadi pimpinan daerah tidak dilihat dari benar atau tidaknya tetapi disebabkan karena kekuatan yang besar. “, tambah Muhayyun.
Kalau dia pribadi lebih setuju dengan system tidak langsung. Dengan syarat anggota dewan yang memilih kepala daerah adalah orang-orang yang mempunyai karakter yang baik. Benar-benar mencurahkan tenaga dan pemikirannya untuk kemajuan dan kesejahteraan rakyat. Selain itu tidak mengandalkan hanya kekuatan saja namun juga membela kebenaran.
“ Namun sayangnya saya lihat anggota dewan saat ini jauh dari harapan. Mereka kebanyakan masih mengedepankan keuntungan pribadi dan partainya. Mereka cenderung opurtinis, sehingga hasil pemilihan pilkada nantinya juga sangat tidak dapat dipertanggungjawabkan”, tukas Muhayyun.
Untuk pemilihan langsung menurut dia juga sangat bagus untuk dijalankan manakala rakyat benar-benar memilih pimpinan daerah berdasarkan hati nurani tanpa ada embel-embel uang. Namun kenyatannya saat ini rakyat juga haus akan kekuasaan manakala dihadapkan dengan uang. Banyak daerah yang tingkat partisipasi memilihnya rendah karena tidak ada pembagian uang dari caleg atau tim sukses pilkada. (Muin)
