Desamerdeka – Jakarta : Rencana presiden terpilih Joko “Jokowi” Widodo membentuk Kementerian Infrastruktur dinilai sebagai bentuk pemecahan masalah pembangunan infrastruktur desa. Selama ini infrastruktur desa terhambat justru karena koordinasi antar Kementerian yang buruk.
“Saya setuju, sangat setuju adanya Kementerian infrastruktur,” ujar Direktur Internatiönal Center for Applied-Finance an Economics Institut Pertanian Bogor, Nunung Nuryartono di Jakarta, Kamis (18/9/2014).
Menurut dia, masalah pembangunan di desa saat ini memang terkendala koordinasi lintas sektoral. Dalam sektor pertanian misalnya, selama ini sektor pertanian sangat membutuhkan waduk sebagai penyuplai air, namun terkendala karena pembangunan waduk ada di Kementerian Pekerjaan Umum.
Namun, kata dia, yang harus digarisbawahi dari Kementerian Infrastruktur adalah kerjasama dengan pemerintahan daerah. Pasalnya, pembangunan di desa juga sangat bergantung dari pemerintahan daerah. Bahkan, dalam beberapa kasus, pemerintah daerah sering mengacuhkan kerusakan infrastruktur karena dinilai menjadi tanggung jawab pemerintah pusat.
“Koordinasi dengan pemerintah kabupaten harus jadi perhatian, ada jalan nasional rusak, selalu diserahkan ke pusat padahal pemerintah kabupaten punya dana buat perbaikan jalan,” katanya.
Dia berharap, apabila benar Kementerian infrastruktur dibentuk, maka yang harus menjadi fokus pembangunan adalah pembangunan desa yang sudah jauh tertinggal.
Sumber : Kompas.com
