Yogyakarta – Desamerdeka : Sekitar seratus orang kepala dukuh dari empat kabupaten di Daerah Istimewa Yogyakarta; Sleman, Bantul, Gunungkidul, dan Kulon Progo, mendatangi gedung DPRD Yogyakarta untuk menyatakan dukungan atas pemilihan kepala daerah secara langsung, Rabu siang, 17 September 2014.
Ditemui lima legislator DIY, Ketua Paguyuban Dukuh Kabupaten Sleman Sukarjo memprotes sikap Partai Keadilan Sejahtera dan Partai Amanat Nasional. “Mana PKS dan PAN?” kata dia di depan peserta pertemuan yang berlangsung di lantai III gedung DPRD.
Sikap politik PKS dan PAN, menurut dia, tak konsisten. Ia menilai tahun-tahun sebelumnya kedua partai itu merupakan partai yang getol menyuarakan pemilu kepala daerah secara langsung. “Tapi kenapa sekarang balik mendukung pilkada lewat DPRD,” kata dia dengan suara meninggi. (Baca: Pilkada Langsung Irit Anggaran Rp 35 Triliun)
Ketua Paguyuban Dukuh Yogyakarta Sukiman mengatakan pemilihan kepala daerah melalui DPRD telah merampas hak rakyat untuk menentukan pemimpinnya. Jika para politikus berdalih pilkada tak langsung itu untuk memangkas biaya pemilihan, bukan pilkada langsung yang harus dihilangkan. Melainkan bisa melalui perbaikan sistemnya, semisal menggelar pilkada secara serentak.
Kedatangan ratusan kepala dukuh itu diterima Ketua Sementara DPRD Yogyakarta Yoeke Indra Agung Laksana. Namun tak semua pimpinan fraksi hadir menemui kepala dukuh. “Kami sudah sampaikan (undangan rapat) pada fraksi-fraksi,” kata politikus PDI Perjuangan itu. Sebagian legislator, kata dia, kini sedang terlibat dalam rapat pembahasan tata tertib, kode etik, dan tata cara beracara.
Selain Yoeke, empat legislator yang hadir adalah Sukarman (fraksi Golkar), Atmaji (PAN), Yose Rizal (Gerindra), dan Sambudi (NasDem). Tak terlihat terlihat legislator asal PKS dalam pertemuan itu. “Saya mewakili fraksi Kebangkitan Demokrasi,” kata Sambudi menyebut nama fraksi gabungan partainya dengan PKB di DPRD Yogyakarta.
Atmaji mengatakan akan menyampaikan aspirasi para kepala dukuh itu pada pimpinan partainya di tingkat pusat. Namun demikian, ia mengakui, perubahan sistem pemilihan kepala daerah sejak pasca-reformasi itu telah membingungkannya. “Saya yang di partai saja bingung,” kata dia di depan forum. “Lima tahun sekali ganti, padahal (manfaatnya) belum dirasakan masyarakat.” (Baca: PAN: Pilkada Langsung Itu Budaya Barat)
Legislator Yogyakarta asal PKS, Zuhrif Hudaya, mengatakan memang tak ada rekannya yang hadir dalam pertemuan dengan kepala dukuh itu. Hari ini, ia melanjutkan, hanya ada dua anggota fraksinya yang hadir di ruangan fraksi. Selain dirinya, seorang lain adalah Ketua Fraksi PKS Arief Budiono.
Keduanya sedang memimpin rapat koordinasi dengan ketua fraksi PKS kota dan kabupaten. “Jadi bukan menghindar,” kata dia. Adapun anggota fraksi PKS DPRD DIY lainnya, “Sedang ada (rapat) konsultasi.”
Perubahan sikap politik PKS tentang pilkada, kata dia, merupakan keputusan partai di tingkat pusat. “Alasannya, dinamika politik terus berkembang,” kata dia.
Sumber : tempo.co
