Bogor – Desa Merdeka : Belum adanya kejelasan soal RUU tentang desa, membuat geram petinggi Persatuan Perangkat Desa Indonesia (PPDI). Mereka sepakat, tidak akan segan-segan untuk mengerahkan massa.
Isu RUU Desa dan ancaman demo itu mencuat dalam Rapat pimpinan organisasi PPDI (Persatuan Perangkat Desa Indonesia), yang digelar pada 17-18 November, di Ciawi, Bogor.
Pertemuan di Pusat Manajemen Pengembangan Sumberdaya Manusia Pertanian (PMPSDMP), itu diikuti 20 utusan dari jawa Tengah, Jawa Barat, Timur, NTB, Sumatera Selatan, Bali dan Kalimantan.
“Kami mendesak DPR mengesahkan RUU Desa sebelum Januari 2014,” kata Ubaidi Rosidi, Ketua Umum PPDI dari siaran tertulis yang diterima Selasa (19/11).
Dikatakan tenggat Januari atau akhir tahun 2013, karena alasan politis. Mulai Januari, anggota DPR sudah disibukkan dengan Pemilu. Anggota legislatif pasti tidak sempat lagi mengurus RUU Desa.
“Kalau tidak gol juga, mereka akan merasakan dampaknya di pileg dan pilpres nanti. Ingat kami perangkat desa ujung tombak pelaksanaan pemilu,” tegas Ubaidi.
Rapimnas sendiri membahas dua hal, yakni penataan organisasi dan penguatan program kerja. Dalam hal organisasi PPDI akan membersihkan kepengurusan dari orang-orang yang terafiliasi politik atau partai.
“Pertemuan Ciawi ini menegaskan kits kembali ke khittoh. Menjelang Pemilu PPDI akan bersikap netral,” ungkapnya.
Konsekuensinya jajaran pengurus, terutama dipembina dan pengawas akan dievaluasi. Mereka yang terkait partai politik akan diganti orang yang netral. Sebagai contoh, ketua pembina Sumaryoto yang anggota DPR dari PDIP akan segera diganti.
“Yang mendesak adalah mendorong DPR RI untuk segera mengesahkan RUU Desa,” katanya.
Mau mengancam juga itu urusan mereka
Menjawab ancaman Persatuan Perangkat Desa Indonesia (PPDI) yang berencana mengepung gedung parlemen kalau RUU Desa tidak disahkan sampai awal tahun depan.
Wakil Ketua Pansus Rancangan Undang Undang Desa, Khatibul Umam mengklaim seluruh DPR berkomitmen menuntaskan RUU tersebut.
“Ya itu tidak jadi soal. Mau mengancam juga itu urusan mereka. Tapi yang jelas RUU sudah siap disahkan. Selain itu Pak Agun tidak berkata tidak akan mengesahkan RUU itu. Kami selalu koordinasi. Dia selaku Ketua komisi II, saya selaku pimpinan Pansus dan Wakil Komisi II juga. Kami tetap sejalan,” kata Khatibul Umam ketika dihubungi wartawan.
Wakil Ketua Pansus RUU Desa Khatibul Umam menambahkan, besaran dana untuk pembangunan desa diserahkan kepada pemerintah. Sebelumnya PPDI mengancam mendatangkan massa ke gedung parlemen karena menilai pembahasan RUU Desa berlarut-larut.
Ketua PPDI Ubaidi Rosadi khawatir RUU akan terbengkalai kalau tak segera disahkan. Sebab, anggota DPR akan disibukkan dengan urusan pemilu. (brt1/kbr)
