Di tengah rentannya kondisi keuangan global, sejauh ini perbankan syariah telah mencatatkan kinerja yang cukup bagus, baik secara kualitas maupun kuantitas. Karena setiap tahunnya perkembangan dan pertumbuhan perbankan syariah cukup fantastis dan signifikan.

Bank syariah memiliki tanggung jawab kepada stakeholder untuk menjelaskan dan meyakinkan bahwa produk, jasa & operasional kegiatannya telah sesuai dengan prinsip syariah. Tidak terpenuhinya prinsip sharia complience akan menghadapkan bank syariah pada risiko reputasi (Sharing, 2012). Oleh karena itu proses pengawasan syariahsangatlah penting untuk menilai apakah kinerja industri perbankan syariahsudah sesuai atau belum dengan standar yang berlaku umum.

Ialah Dewan Pengawas Syariah(DPS) yang memiliki peranan penting untuk menjamin pemenuhan prinsip syariah pada setiap kegiatan usaha Lembaga Keuangan Islam. Khususnya pada Bank syariah dengan keberadaan DPSsehingga dapat mengembangkan bank syariah dalam menentukan tingkat kredibilitas bank syariah, perwujudan salah satu pilar Good Corporate Governance(GCG), serta menjamin implementasi sharia complience.

Proses pengawasan yang dilakukan seperti melakukan penilaian, perbandingan, dan koreksi terhadap kinerja dari aktivitas yang diawasi (Al Amin, 2006). Menurut Al Amin (2006) proses pengawasan harus melalui 4 tahap, yaitu: menentukan standar, pengukuran hasil kinerja, melakukan perbandingan, dan perbaikan serta koreksi terhadap penyimpangan yang ditemukan.

Mayoritas Perbankan Syariah mengadopsi standar AAOIFI sebagai acuan kepatuhan terhadap prinsip syariah. AAOIFI (Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institution) merupakan organisasi internasional Islam non-badan hukum nirlaba yang merumuskan standar dan isu-isu terkait akuntansi, audit, pemerintahan, etika, dan standar syariah Islam untuk lembaga keuangan Islam. Sebagai organisasi internasional yang independen AAOIFI didukung oleh kelembagaan anggota (200 anggota dari 40 negara) termasuk Bank Central, Lembaga Keuangan Syariah, dan anggota lainnya dari industri perbankan syariah di seluruh dunia.Saat ini, AAOIFI telah menerbitkan 88 standar termasuk diantaranya 26 standar akuntansi, 5 standar auditing, 7 standar governance, 2 standar etika, dan 48 standar Syariah (AAOIFI, 2015).

AAOIFI telah memperoleh dukungan untuk memastikan pelaksanaan standar, yang sekarang diadopsi di Kerajaan Bahrain, Dubai International Financial Centre, Yordania, Lebanon, Qatar, Sudan dan Suriah. Yang relevan di Australia, Indonesia, Malaysia, Pakistan, Kerajaan Arab Saudi, dan Afrika Selatan telah mengeluarkan panduan yang didasarkan pada standar AAOIFI dan pernyataan-pernyataan. Dengan kata lain AAOIFI ini seperti fatwa syariahnya Lembaga Keuangan Islam yang skalanya Internasional.

Tujuan dari AAOIFI salah satunya, adalah untuk menyebarluaskan standar akuntansi dan audit yang relevan dalam Lembaga keuangan Islam yang penerapannya melalui pelatihan, seminar, penerbitan surat kabar berkala, melaksanakan penelitian dan sarana lainnya. AAOIFI melaksanakan tujuan tersebut untuk menyesuaikan dengan ajaran syariat Islam yang komprehensif dalam semua aspek kehidupan dan sesuai dengan lingkungan dimana institusi keuangan Islam berada.

Di dalam lembaga keuangan Islam pertanggungjawaban atas kegiatan CSR harus dikomunikasikan secara jujur, transparan dan dipahami oleh pemangku kepentingan terkait (AAOIFI, 2010). Serta pengungkapan dalam informasi laporan keuangan pun harus sesuai dengan standar yang telah ditetapkan tanpa mengurangi ataupun melanggar prinsip-prinsip syariah yang berlaku.

Banyak variasi dalam mengukur tingkat kepatuhan bank syariah terkait konsistensi standar AAOIFI, apakah sejauh ini sudah konsisten atau belum dengan standar AAOIFI? kita dapat melihat dari segi laporan keuangan yang diungkapkan. Serta kita juga harus melihat apakah DPS sudah bertanggungjawab melakukan pengawasan prinsip-prinsip syariah? kemudian juga pertanggungjawaban CSR dan pengungkapan laporan keuangan sudah sesuai atau belum dengan standar? Semua ini termasuk dalam mekanisme tata kelola perusahaan yang langsung berkaitan dengan Direksi dan Dewan Pengawas Syariah.

Berdasarkan hasil penelitian dari (Hussainey, 2016) menggambarkan bahwa tingkat kepatuhan rata-rata berdasarkan standar AAOIFI dari segi DPS itu sekitar 68%, sedangkan tingkat kepatuhan untuk CSR adalah 27%, dan tingkat kepatuhan untuk akuntabilitas keuangan 73 %. Kemudian terdapat 65% dari Bank syariah yang memilih diaudit oleh KAP Big 4 : Ernst and Young, KPMG, PricewaterhouseCoopers, Deloitte Touche Tohmatsu, dan 67% dari bank lainnya memiliki Syariah Department Audit (SAD).

Mekanisme dalam tata kelola perusahaan yang terkait dengan Dewan Pengawas Syariah memiliki peran yang sangat penting dibandingkan dengan mekanisme tata kelola perusahaan yang terkait dengan direksi. Kenapa bisa begitu? Faktanya walaupun standar AAOIFI sifatnya tidak mengikat namun biasanya digunakan sebagai acuan , sedangkan direksi itu tidak memiliki peran langsung dalam memastikan kepatuhan standar, Dewan Pengawas syariah lah yang memiliki peranan penting dalam melakukan pengawasan secara komprehensif, selain itu juga berperan dalam pembuatan laporan terkait tingkat kepatuhan syariah dalam lembaga keuangan Islam.

Bukti empiris telah menunjukan bahwa ukuran dewan itu dapat mempengaruhi tingkat pengungkapan (Akhatruddin et al., 2009).  Pada umumnya jumlah anggota Dewan Pengawas Syariah di bank syariah kisaran tiga sampai lima anggota berdasarkan standar AAOIFI No. 7 (Chen and Jaggi, 2000) . Mengapa jumlah anggotanya sedikit? Karena jika jumlah anggotanya lebih banyak akan berdampak pada menurunnya kemungkinan asimetri informasi.

Sebaiknya, anggota Dewan Pengawas syariah itu terdiri dari ulama yang memiliki pengetahuan yang mumpunidan wawasan yang luas tentang hukum Islam, khususnya terkait fiqh muamalah.serta memiliki reputasi  yang sangat baik di komunitas mereka. Karena menurut (farook et al., 2011) bahwa reputasi adalah hal yang penting dalam mengukur tingkat pengungkapan di bank syariah. Selain itu, Terkait standar akuntansi, audit dan tata kelola perusahaan, AAOIFI memformulasikan standar-standar untuk mengharmonisasikan pengungkapan dan presentasi umum dalam laporan keuangan lembaga keuangan Islam. Ketetentuan ini bertujuan guna transparansi dalam menyampaikan laporan keuangan kepada publik yang sesuai prinsip akuntansi syariah dan kepatuhan shariah compliance secara global.

References

SherifEl-HalabyKhaledHussainey, (. (n.d.). “Determinants of Compliance with AAOIFI Standards by Islamic Banks“. International Journal of Islamic and middle Eastern Finance and Management Vol. 9 Iss 1 pp.,.

 Baehaqi, A. (2014). “Usulan Model Sistem Pengawasan Syariah

Pada Perbankan Syariah Di indonesia“. JURNAL DINAMIKA AKUNTANSI DAN BISNISVol. 1, No. 2, September 2014 Hlm. 119-133

rizka

 Azkiyatur Riska, mahasiswi jurusan Akuntansi Syariah STEI SEBI Depok( saat ini Semester 7).

Penerima manfaat beasiswa 100% dari STEI SEBI.

Lahir di Demak, 4 Agustus 1995.

Alamat Emai: Azkiyaturriska@gmail.com