Metrotvnews.com, Jakarta: Ketua Gabungan Perserikatan Pabrik Rokok Indonesia (GAPPRI) Ismanu Soemiran mengecam keras terhadap penyiar berita palsu atau hoax soal kenaikan harga rokok menjadi Rp50 ribu per bungkus. Dia menilai, ini berita bohong.

Kenaikan harga itu menyesatkan dan sengaja membuat kegaduhan yang bisa menjadi kekacauan ekonomi. Sebab matarantai sirkulasi perekonomian Industri Hasil Tembakau (IHT) melibatkan banyak elemen masyarakat.

Apalagi, tingkat IHT sensitivitasnya cukup tinggi mengingat industri ini berbasis pertanian dan memberi konstribusi kurang lebih Rp170 triliun pada 2017 nanti melalui cukai dan pajak. Tentu hal semacam ini perlu dipertimbangkan

Ismanu menjelaskan, dalam menaikkan tarif cukai rokok, pemerintah sudah mempunyai mekanisme yang pasti sesuai dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Cukai. “Dan setiap rencana kenaikan selalu didiskusikan dengan industri,” jelas Ismanu, dalam keterangan resminya, di Jakarta, Senin (22/8/2016).

Menurutnya, GAPPRI mendukung pemerintah yang telah menetapkan target cukai hasil tembakau pada 16 Agustus lalu. Hal itu tertuang dalam Nota Keuangan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2017 sebesar Rp149,9 triliun atau naik 5,8 persen dari APBN Perubahan 2016 sebesar Rp141,7 triliun.

Target cukai sebesar itu terdiri dari cukai hasil tembakau sebesar Rp149,878 triliun, cukai Ethyl Alcohol (EA) sebesar Rp150 miliar, dan cukai Minuman Mengandung Ethyl Alcohol (MMEA) sebesar Rp5,53 triliun serta pendapatan cukai lainnya sebesar Rp1,6 triliun.

“Penentuan target pendapatan cukai itu diarahkan untuk mengendalikan konsumsi barang kena cukai, bukan untuk mematikan apalagi memusnahkan. Semua telah diatur dalam undang-undang bahwa  pengendalian dilakukan melalui penyesuaian tarif cukai hasil tembakau dan tarif cukai EA-MMEA,” tegas Ismanu.

Untuk menjaga keberadaan industri kretek, GAPPRI selalu mendukung keputusan pemerintah soal tarif cukai maupun aturan-aturan lain yang mengikat dan mengawasi industri hasil tembakau. Dan selama ini pula pemerintah bersikap rasional terhadap tarif cukai tembakau. “Kami konsisten dalam menjalankan keputusan pemerintah,” tegas Ismanu.

GAPPRI pun menghargai sikap rasa memiliki yang ditunjukkan oleh Bapak Presiden Joko Widodo dengan tidak mengaksesi Framework Convention on Tobacco Control (FCTC), beleid internasional besutan Badan Kesehatan Dunia atau WHO yang mau mengatur industri kretek.

Presiden menilai, tanpa mengesampingkan faktor kesehatan, industri ini milik Indonesia harus diatur sendiri oleh bangsa Indonesia. Keberadaannya masih dibutuhkan di dalam negeri karena selain banyak menyerap tenaga kerja dan untuk melindungi petani tembakau.

Ismanu menuding, para pembuat rumors rokok naik menjadi Rp50 ribu per bungkus, sesungguhnya hanya ingin membuat suasana gaduh dan gundah banyak orang. “Rakyat Indonesia sudah cerdas untuk menilai mana yang benar dan mana yang salah. Dan kita ini bangsa berdaulat,” pungkasnya.

(ABD)

Sumber : MetroNews.com