RUU Desa

Siti Zuhro : Pengesahan RUU Desa Jangan Dahului RUU Pemda

Jakarta – Desa Merdeka :  Pengamat politik dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Siti Zuhro, menyarankan agar Pemerintah dan DPR menunda pengesahan Rancangan Undang-Undang Desa yang rencananya akan diketok palu di rapat paripurna DPR, 18 Desember 2013. Menurut Siti Zuhro, mestinya yang harus diprioritaskan Pemerintah dan DPR adalah pembahasan revisi UU Nomor 32 Tahun 2004

Akhirnya Jabatan Kades Bisa 3 Kali

Jakarta – Desa Merdeka : Jika tidaK ada halangan, Rancangan Undang-undang Desa yang sempat menjadi kontroversi antara Dewan Perwakilan Rakyat dan pemerintah akan disahkan pada 18 Desember pekan depan. Wakil Ketua Panitia Khusus RUU Desa, Budiman Sudjatmiko, dini hari tadi menyatakan bahwa DPR dan pemerintah telah menyepakati dua hal strategis terkait rancangan tersebut. Dua hal

Waduh, Dana Desa Tetap dari DAU….?

Jakarta – Desa Merdeka :  Alokasi anggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tidak dapat disalurkan secara langsung ke desa. Sebab, keinginan parlemen dan tertuang dalam Rancangan Undang-undang (RUU) tentang Desa tersebut bertentangan dengan UU Nomor 34 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah.  Demikian disampaikan Menteri Keuangan Chatib Basri kepada

Mendagri Ngotot Nggak Ada Pematokan Dana Desa dari APBN

Jakarta – Desa Merdeka : Setelah pengesahan Undang-Undang Administrasi Kependudukan (UU Adminduk), Komisi II DPR kini berusaha menuntaskan tiga rancangan UU dalam masa sidang kedua 2013″2014. Yakni, RUU tentang pemilihan kepala daerah, pemerintahan daerah, dan desa. Wakil Ketua Komisi II Abdul Hakam Naja mengungkapkan, tiga RUU tersebut diharapkan bisa rampung dan disahkan sebelum penutupan masa

Dana Desa, Kades Tiga Periode Disetujui

Jakarta – DMC :  Pengalokasian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk dana pembangunan desa akhirnya disetujui. Besaran APBN yang dialokasikan untuk dana desa disesuaikan dengan kemampuan keuangan negara dan akan ditetapkan oleh pemerintah. Alokasi dana desa menjadi salah satu poin persetujuan dalam rapat konsultasi antara pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat, pimpinan Panitia Khusus Rancangan Undang-Undang tentang