PILIHAN

Gubernur Jateng Dukung Petani Garam Gunakan Geomembran

Demak – Gubernur Jawa Tengah H. Ganjar Pranowo ,SH dalam kunjungannya ke desa Kedungmutih kecamatan Wedung kabupaten Demak juga meninjau lahan garam. Desa kedungmutih merupakan sentra pembuatan garam krosok (Na Cl). Selain itu desa Kedungmutih juga merupakan pasar utama penjualan garam di Demak . Garam dari Kedungmutih dipasok ke luar kota di Jawa ataupun luar

Pilkada Tak Langsung Bagus, Jika Anggota Dewan Berkualitas

Demak- Gonjang-Ganjing mengenai pemilihan kepala daerah usai sudah setelah DPR memutuskan dengan cara tidak langsung. Artinya setelah Undang-undang itu disyahkan maka tidak ada hingar-bingar lagi dalam pemilihan kepala daerah baik bupati/ walikota atau gubernur dipilih oleh rakyat secara langsung. Sehingga keputusan ini mengembalikan kedaulatan rakyat di serahkan kepada DPRD. Bagi Muhayyun tokoh pemberdayaan desa yang

UU MD3 digugat PDIP, berlanjut UU PILKADA digugat Demokrat

Desamerdeka – Washington DC : Setelah UU MD3 yang diklaim sebagai kemenangan Koalisi Merah Putih (KMP) di gugat ke Mahkamah Konstitusi (MK) oleh PDIP di bulan Juli, berikutnya Kemenangan KMP dalam pengesahan UU PILKADA kini terancam digugat ke MK oleh Partai Demokrat. Ketua Umum Partai Demokrat, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menyatakan kekecewaannya atas hasil voting

Pemberitahuan Mendadak, Bantuan Air Ditolak Perangkat Desa

Desamerdeka – Kendal : Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kendal bergegas menyalurkan bantuan ke daerah yang mengalami bencana kekeringan. Meski demikian, pemberian bantuan berupa air bersih ini terkesan tidak dipersiapkan sematang mungkin. Pemerintah Desa Pandes Kecamatan Cepiring terpaksa menampik bantuan berupa satu tangki air bersih lantaran warga desa tersebut tengah sibuk bekerja. Seorang perangkat desa

Pilkada Diputuskan Lewat DPRD, Tanpa Partai Demokrat

Desamerdeka – Jakarta : Rapat paripurna DPR untuk mengesahkan RUU Pemilihan Kepala Daerah yang berlangsung sejak Kamis (25/9/2014), memutuskan kepala daerah kembali dipilih oleh DPRD. “Memutuskan, untuk substansi ini, adalah pilihan (kepala daerah) lewat DPRD,” kata Wakil Ketua DPR Priyo Budi Santoso, Jumat (26/9/2014) dini hari. Sebelumnya Priyo membacakan hasil pemungutan suara di sidang paripurna

Wangsit Bung Karno Tentang Krisis Konstitusi

Desamerdeka – Bandung : Mantan Wali Kota Bekasi, Mochtar Mohammad, mengaku mendapat wangsit dari almarhum Presiden pertama Indonesia, Soekarno, tentang ancaman krisis konstitusi di negeri ini. “Saya dapat wangsit dari Bung Karno pada hari Kamis, malam Jumat, 8 Mei 2014,” kata Mochtar dengan nada serius saat ditemui di Lapas Sukamiskin, Kota Bandung, belum lama ini.

Warga dibantu Ormas Bangun Jalan dan Jembatan

Desamerdeka – Cianjur : Salah satu ormas Islam di Cianjur, Jawa Barat, bersama ratusan warga dua desa di Kecamatan Cugenang, gotong-royong membangun jalan sepanjang 800 meter dan jembatan sepanjang 10 meter. Ratusan warga dua desa, Desa Sukamulya dan Garudra, bergotong-royong setelah melakukan musyawarah dan sepakat membangun jalan penghubung antardesa yang awalnya hanya bisa dilalui pejalan

Gubernur Riau : APBD Alokasikan 600 juta per Desa

Desamerdeka – Riau : Demi meningkatkan pembangunan dan perekonomian desa di Riau, Gubernur Riau (Gubri), H Annas Maamun akan memberikan kucuran dana kepada setiap desa di Riau sebesar Rp600 juta setiap tahunnya. Dana tersebut akan diambil dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Riau. Dimana jika dikalkulasikan, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau akan menyediakan sekitar

Tanpa “pemberitahuan” Warga, 7 Trailer angkut Besi di Sandera

Desamerdeka – Tuban : Tujuh truk trailer yang mengangkut besi scrub disandera warga di Desa Wadung, Kecamatan Jenu, Jumat malam (19/9). Sebab, truk trailer itu diduga keluar dari PLTU tanpa sepengetahuan paguyuban. Berdasar informasi yang didapat Jawa Pos Radar Tuban, truk trailer tersebut diberhentikan warga Desa Wadung dan Rawasan sekitar pukul 18.30 di jalan dekat

Ka Satpol PP : Bogor Tidak Ikut SBY Bubarkan Hansip

Desamerdeka – Cibinong : Meski Kepres No.55 Tahun 1972 tentang peyempurnaan Organisasi Pertahanan Sipil (hansip) dan Organiasi Perlawanan dan Keamanan Rakyat (Karma) telah dicabut oleh Presiden SBY, Pemkab Bogor menolak untuk membubarkan Hansip diwilayahnya. “Hansip tetap bertugas di desa dan kelurahannya masing-masing,” kata Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Bogor, H. TB. Lutfi