Opini

JOKOWI perlu Membuat Komisi Desa dan Perdesaan

Suryokoco – Desamerdeka : UU no 6 tahun 2014 tentang desa  sementara ini oleh banyak pihak hanya dilihat dari sisi penyiapan anggran dari APBN untuk desa, yang kesannya luar biasa dan sepertinya tidak ada program dari Pusat yang dialokasikan untuk desa. Presiden terpilih Jokowi pada akhirnya menjadi tumpuan harapan pelaksana UU Desa, ditambah dengan 9

Alokasi Bujet dan Amanat UU Desa

Dhani Kurniawan / Desamaerdeka: Transasi pemerintahan dari Presiden Susilo Bambang Yudhoyono kepada Presiden terpilih Joko Widodo tinggal sebulan lagi. Dana Desa menjadi hot issue yang layak mendapat perhatian khusus. Salah satu fokus pentingnya, yaitu menyangkut implementasi pengalokasian Dana Desa agar bisa sesempurna gagasan para inisiatornya. Hal ini sesuai dengan Undang-Undang Desa Nomor 6 Tahun 2014
No image found

UU dibatalkan MK – Presiden dan seluruh anggota DPR lakukan pelanggaran UUD ?

Menurut Mahfud MD, Terhitung tahun 2003-2013 MK telah meproses 503 ‘judicial review’. Sebanyak 167 diantaranya dikabulkan, ini artinya 33% produk UU yang diajukan permohonan pembatalannya ke MK dinyatakan dikabulkan, dengan pertimbangan bertentangan dengan UUD RI. Dengan dikabulkannya gugatan di MK, maka undang-undang yang dibatalkan secara hukum dinyatakan terbukti melanggar konstitusi atau  bertentangan dengan UUD RI.

Diplomasi Perdagangan NKRI Nggak Jalan

B. P. H. TAMBUNAN : DEWAN Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) dalam suatu Rapat Paripurna belum lama berlalu, telah menyetujui Rancangan Undang Undang (RUU) Perdagangan untuk disyahkan menjadi Undang Undang (UU) Perdagangan. Dengan demikian, UU Perdagangan itu secara hukum sudah mulai berlaku dalam menata dan atau mengelola aktivitasi perdagangan nasional, atau bangsa dan Negara

Ketahanan Pangan Dirusak Import

B. P. H. TAMBUNAN :  KEDAULATAN atau ketahanan pangan nasional, yang berarti juga ketahanan pangan rakyat, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), amat sangat rapuh. Betul, Perusahaan Umum Badan Urusan Logistik (Perum Bulog) sudah meyakinkan cadangan atau stok beras nasional masih mencukupi kebutuhan pangan untuk waktu 5 (lima) bulan ke depan tanpa impor. Namun, cadangan

Liberalisasi Ekonomi Terbukti Menyengsarakan

B. P. H. TAMBUNAN :  KEJUTAN ! Memang, bisa dikata suatu kejutan ! Sudah lama bangat seluruh rakyat di bumi Garuda ini merindukan, menanti-nantikan anaknya sendiri, anak rakyat, tampil berani di tengah-tengah para orang tuanya, bahkan mungkin pula di antaranya ada yang menjadi kakeknya. Ya, tampil untuk, dan secara vokal menngungkapkan keresahannya, kekuatirannya, melihat ancaman

Tantangan Otonomi Daerah dan UU Desa

Wilhelmus Wempy Hadir :  Angin segar UU No. 32 Tahun 2004 tentang Otonomi Daerah (Otda) telah memberi dampak yang luas terhadap tata kelola pemerintahan Indonesia. Landasan utama lahirnya UU Otda adalah berangkat dari keprihatinan bersama atas kondisi bangsa Indonesia yang mengalami spasial yang cukup jauh antara perkembangan pusat dan daerah. Pembangunan Indonesia yang sentralistik juga

Modernisasi dan Kapitalisasi Desa, Siap Enggak?

Ardi Winangun : Setelah melalui proses perjuangan yang panjang dari para anggota DPR serta ditambah dengan desakan dari para kepala desa, akhirnya para wakil rakyat lewat sidang paripurna pada 18 Desember 2013 mengesahkan Rancangan Undang-Undang Tentang Desa menjadi Undang-Undang Tentang Desa. Pengesahan rancangan itu tentu menjadi sebuah kebanggaan bagi DPR, selain mengabulkan tuntutan para kepala

Siti Zuhro : Pengesahan RUU Desa Jangan Dahului RUU Pemda

Jakarta – Desa Merdeka :  Pengamat politik dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Siti Zuhro, menyarankan agar Pemerintah dan DPR menunda pengesahan Rancangan Undang-Undang Desa yang rencananya akan diketok palu di rapat paripurna DPR, 18 Desember 2013. Menurut Siti Zuhro, mestinya yang harus diprioritaskan Pemerintah dan DPR adalah pembahasan revisi UU Nomor 32 Tahun 2004

Indonesia Sigap Bangun Kedaulatan Pangan ?

B. P. H. TAMBUNAN : Pemerintah pasca Pemilihan Umum (Pemilu) / Pemilihan Presiden (Pilpres) 2014 mendatang, harus siap mengebut pengelolaan beberapa pekerjaan besar, yang telah menunggunya. Pekerjaan besar, yang semestinya telah rampung dikreasikan rezim pemerintah Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) 3 – 4 tahun yang lalu. Salah satu dari pekerjaan besar itu adalah membangun kedaulatan