INFO SEPUTAR BUMI KARTINI

Wow.. Ternyata DPR RI Tak Akan Loloskan RUU Desa

Jakarta – Desa Merdeka :  Ketua Komisi II DPR RI, Agun Gunanjar Sudarsa menyatakan, DPR RI, dalam hal ini Komisi II DPR RI tak akan meloloskan revisi Undang-Undang Desa. “DPR RI sampai kapanpun tak akan meloloskan revisi UU Desa,” kata Agun di Gedung MPR/DPR/DPD RI, Jakarta, Rabu (13/11). Ia berpendapat, tak diloloskan revisi UU Desa

Priyo Mau Lobi SBY urusan Alokasi Dana Desa

Jakarta – Desa Merdeka : Rancangan undang-undang desa tinggal selangkah lagi menemui kata sepakat. Namun, pembahasan RUU desa memerlukan lobi langsung ke presiden karena masih ada satu pembahasan krusial yang belum disepakati. Wakil Ketua DPR Priyo Budi Santoso menyatakan, RUU desa sejatinya sudah menunjukkan kemajuan. Periodisasi masa tugas kepala desa yang sudah disepakati adalah enam

Budidoyo : RUU Desa Cuma Transaksi Kades dengan Pansus

Bogor  –  Desa Merdeka : Budidoyo, Mantan Kades yang pernah mengajukan judicial review tentang PP 72/2005 di MA tahun 2006 lalu angkat bicara tentang RUU Desa saat dihubungi Desa Merdeka (12/11). RUU Desa sangat kental transaksi antara anggota DPR / Pansus dengan para Kepala Desa. “Ada yang janggal dalam RUU Desa yaitu masa jabatan yang

Di RUU Desa, DPD Merasa “diayun” oleh DPR

Pandeglang  –  Desa Merdeka : Dewan Perwakilan Daerah (DPD) menuntut persamaan hak dengan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dalam fungsi legislasi. “Anggota DPD juga sama merupakan wakil rakyat, jadi sudah sepantasnya hak kita dalam fungsi legislasi juga sama dengan DPR,” kata Ketua Perwakilan DPD di MPR Bambang Soeroso ketika dikonfirmasi, Selasa. Dalam bidang legislasi, kata dia,

RUU Desa Batal, Parade Ancam Boikot Pemilu

Jakarta – Desa Merdeka : Parade Nusantara (Persatuan Rakyat Desa Nusantara)  mengancam akan melakukan boikot dalam pemilihan legislatif (pileg) dan presiden (pilpres), jika RUU Desa tidak juga diundangkan hingga akhir tahun 2013 ini. “Kami akan mengumumkan kepada seluruh aparat desa (kepala desa) untuk tidak melakukan tugas perbantuan dalam pileg dan pilpres 2014 mendatang,” ancam Ketua

RUU Desa Disahkan Akhir Tahun

Sukoharjo – Desa Merdeka — Rancangan Undang-undang (RUU) Desa akan disahkan menjadi undang-undang (UU) paling lambat akhir tahun ini untuk selanjutnya berlaku efektif tahun 2014. Penjelasan tersebut disampaikan Ketua Nasional Forum Pembaharuan Desa (FPD), Agus Tri Raharjo, saat ditemui di kediamannya di Desa Gedangan, Grogol, Sukoharjo, Kamis (7/11/2013). Menurut dia, informasi agenda penetapan UU Desa

Khatibul : Pernyataan Prabowo Menipu

Jakarta – Desa Merdeka : Wakil Ketua Pansus RUU Desa dari Fraksi Demokrat, Khatibul Umam Wiranu, menganggap janji calon presiden Partai Gerindra Prabowo Subianto memberi Rp 1 miliar per tahun untuk setiap desa adalah sebuah tipuan untuk mengelabui rakyat. Tanpa janji Prabowo, ujarnya, desa sudah dipastikan akan dapat alokasi khusus dari APBN kendati besarannya tidak

Forum BPD Siap Demo Tolak UU Desa

Bekasi – DMC : Forum Badan Permusyaratan Desa (FBPD) Kabupaten Bekasi, Rabu (9/10/2013) kemarin, mendatangi gedung DPR RI untuk menyampaikan usulan perubahan RUU tentang desa yang sedang dibahas oleh Komisi II. Mereka berharap agar RUU tersebut dapat dirubah karena dinilai telah merugikan lembaga BPD. Kedatangan Forum BPD diterima oleh anggota Fraksi PDI Perjuangan Arif Wibowo.

UU Desa Percuma Jika Tak Ada Prosentase Anggaran Desa

Jakarta – DMC : Anggota Pansus RUU Desa dari Fraksi PDIP Arif Wibowo mengusulkan agar anggaran desa dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) Desa ditetapkan sebesar 10% dari total anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN). Menurut dia, jika anggaran desa ditetapkan 10% dari total APBN Rp1.600 triliun, desa akan memperoleh dana Rp160 triliun. Jika dialokasikan secara merata

Dana Desa, Kades Tiga Periode Disetujui

Jakarta – DMC :  Pengalokasian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk dana pembangunan desa akhirnya disetujui. Besaran APBN yang dialokasikan untuk dana desa disesuaikan dengan kemampuan keuangan negara dan akan ditetapkan oleh pemerintah. Alokasi dana desa menjadi salah satu poin persetujuan dalam rapat konsultasi antara pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat, pimpinan Panitia Khusus Rancangan Undang-Undang tentang