INFO SEPUTAR BUMI KARTINI

Kades Grobogan Ngluruk Jakarta

Grobogan – Desa Merdeka : -Ratusan Kepala Desa (kades) dan perangkat desa dari Kabupaten Grobogan, Selasa (hari ini) bakal berangkat ke Jakarta menuju ke Gedung DPR RI. Aksi itu dilakukan, untuk mengawal jalannya sidang paripurna yang digelar Rabu (18/12), dengan agenda pengesahan RUU Desa.Para kades yang berangkat, rencananya akan menggunakan enam bus. ”Kami sepakat untuk

Praja Sragen Ke Jakarta Dilepas Wabup Daryanto

Sragen – Desa Merdeka : Ratusan perangkat desa dan kepala desa yang tergabung dalam Persatuan Kepala Desa dan Perangkat Desa (Praja) Kabupaten Sragen, berangkat ke Jakarta, Selasa (17/12). Keberangkatan ini terkait dengan akan disahkannya Rancangan Undang-undang Desa menjadi Undang-undang Desa pada Rabu (18/12) di Gedung DPR RI Senayan Jakarta. Rombongan Praja ini berangkat dari Gedung

Apdesi Dukung Pengesahan RUU Desa

Probolinggo – Desa Merdeka : Rancangan Undang-Undang (RUU) desa rencananya akan disahkan pada Rabu (18/12) mendatang. Pengesahan RUU tersebut membuat kalangan Asosiasi Perangkat Desa Seluruh Indonesia (Apdesi) merasa lega. Bahkan Apdesi sendiri menyatakan sikap dukungannya terhadap pemerintah untuk mengesahkan RUU tersebut. “Saya sangat mendukung dengan disahkannya RUU itu menjadi Undang-Undang,” ujar Ketua I Dewan Pengurus

FPD Akan Catat Anggota DPR Yang Mangkir

Sukoharjo – Desa Merdeka : Guna mengawal pengesahan Rancangan Undang-Undang (RUU) Desa yang rencananya disahkan pada Rapat Paripurna DPR RI, Rabu (18/12) besok, Forum Pembaharuan Desa (FPD) Kabupaten Sukoharjo berangkat ke Jakarta, Selasa (17/12) siang ini. Puluhan anggota FPD yang terdiri dari perangkat desa (Perdes), Kepala Desa (Kades) dan tokoh masyarakat berangkat menggunakan 3 armada

120 Kades & Perangkat Desa Sukoharjo ke Jakarta, Kawal RUU Desa

Sukoharjo – Desa Merdeka : Sebanyak 120 orang kepala desa dan perangkat desa (Perdes) dari Kabupaten Sukoharjo siap kawal penetapan Rancangan Undang Undang (RUU) Tentang Desa. Bentuk kesiapan yakni dengan menggeruduk ke gedung DPR RI di Jakarta. Mereka bertolak ke Jakarta secara bersamaan, Selasa (17/12/2013). Koordinator Perdes Bambang Minarno ditemui sebelum berangkat ke Jakarta menjelaskan

Praja Giri Manunggal ‘Gruduk’ Jakarta

Wonogiri – Desa Merdeka : Ratusan kepala desa (Kades) dan perangkat desa (Perdes) di daerah Kabupaten Wonogiri yang tergabung dalam Praja Giri Manunggal, Selasa (17/12), berangkat ke Jakarta. Mereka pamitan pada Bupati H Danar Rahmanto serta Ketua DPRD setempat Wawan Setyo Nugroho SSos di pendapa rumah dinas untuk ‘gruduk’ gedung DPR Senayan mengawal pengesahan RUU

FPD Kerahkan 5.000 Kades Bertolak ke Jakarta

Sukoharjo –  Desa Merdeka : Rancangan Undang-undang (RUU) tentang Desa akan disahkan menjadi undang-undang dalam rapat paripurna tingkat II DPR RI pada Rabu (18/12/2013) besok. Terkait hal itu, sebanyak 5.000 anggota Forum Pembaharuan Desa (FPD) akan bertolak ke Jakarta pada Selasa (17/12). FPD adalah wadah kepala desa dalam memperjuangkan UU Desa. Koordinator Nasional (Kornas) FPD,

Inilah RUU Desa Yang Akan Disahkan Rabu Besuk

Jakarta – Desa Merdeka : Meski Pemerintah hingga kini belum bisa memutuskan besaran persentase dana transfer daerah yang bakal dialokasikan ke desa, beberapa anggota DPR RI memastikan akan ada pengesahan RUU Desa pada Paripurna 18 desember mendatang.. Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi mengungkapkan, dirinya belum punya kesempatan menginformasikan hasil kesepakatan RUU Desa ke Presiden SBY.

Siti Zuhro : Pengesahan RUU Desa Jangan Dahului RUU Pemda

Jakarta – Desa Merdeka :  Pengamat politik dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Siti Zuhro, menyarankan agar Pemerintah dan DPR menunda pengesahan Rancangan Undang-Undang Desa yang rencananya akan diketok palu di rapat paripurna DPR, 18 Desember 2013. Menurut Siti Zuhro, mestinya yang harus diprioritaskan Pemerintah dan DPR adalah pembahasan revisi UU Nomor 32 Tahun 2004

Demokrat dan PDIP “Dapat Untung” dari RUU Desa

Jakarta – Desa Merdeka : Pengamat politik dari Charta Politika Yunarto Wijaya menilai ada dua pihak yang paling diuntungkan secara politik jelang disahkannya Rancangan Undang-Undang Desa. Mereka adalah Pemerintah saat ini dan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. “Karena UU ini kelak berlaku lewat Peraturan Pemerintah, dan beberapa tokoh PDI Perjuangan terlihat paling vokal dalam perancangan UU