kinarya desa

UU MD3 digugat PDIP, berlanjut UU PILKADA digugat Demokrat

Desamerdeka – Washington DC : Setelah UU MD3 yang diklaim sebagai kemenangan Koalisi Merah Putih (KMP) di gugat ke Mahkamah Konstitusi (MK) oleh PDIP di bulan Juli, berikutnya Kemenangan KMP dalam pengesahan UU PILKADA kini terancam digugat ke MK oleh Partai Demokrat. Ketua Umum Partai Demokrat, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menyatakan kekecewaannya atas hasil voting

Tilik Desa, Musthofa Gelontorkan Rp 17,6 miliar

Desamerdeka – Kudus : Bupati Kudus H Musthofa, mengakui bahwa membangun Kabupaten Kudus menjadi lebih maju tidak dapat dilakukan sendiri, namun harus dilakukan bersama-sama dengan kerja sama yang baik banyak pihak. Baik yang berada di pemerintahan, maupun masyarakat di akar rumput. Untuk mewujudkan, salah satunya dengan giat turun ke masyarakat melalui program “tilik desa”. Baru-baru

Pemberitahuan Mendadak, Bantuan Air Ditolak Perangkat Desa

Desamerdeka – Kendal : Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kendal bergegas menyalurkan bantuan ke daerah yang mengalami bencana kekeringan. Meski demikian, pemberian bantuan berupa air bersih ini terkesan tidak dipersiapkan sematang mungkin. Pemerintah Desa Pandes Kecamatan Cepiring terpaksa menampik bantuan berupa satu tangki air bersih lantaran warga desa tersebut tengah sibuk bekerja. Seorang perangkat desa

Pilkada Diputuskan Lewat DPRD, Tanpa Partai Demokrat

Desamerdeka – Jakarta : Rapat paripurna DPR untuk mengesahkan RUU Pemilihan Kepala Daerah yang berlangsung sejak Kamis (25/9/2014), memutuskan kepala daerah kembali dipilih oleh DPRD. “Memutuskan, untuk substansi ini, adalah pilihan (kepala daerah) lewat DPRD,” kata Wakil Ketua DPR Priyo Budi Santoso, Jumat (26/9/2014) dini hari. Sebelumnya Priyo membacakan hasil pemungutan suara di sidang paripurna

Wangsit Bung Karno Tentang Krisis Konstitusi

Desamerdeka – Bandung : Mantan Wali Kota Bekasi, Mochtar Mohammad, mengaku mendapat wangsit dari almarhum Presiden pertama Indonesia, Soekarno, tentang ancaman krisis konstitusi di negeri ini. “Saya dapat wangsit dari Bung Karno pada hari Kamis, malam Jumat, 8 Mei 2014,” kata Mochtar dengan nada serius saat ditemui di Lapas Sukamiskin, Kota Bandung, belum lama ini.

Jumhur Ajak Geruduk DPR “lawan Anasir Orde Baru”

Desamerdeka – Jakarta : Jumhur Hidayat, Mantan Kepala BNP2TKI mengajak masyarakat peduli hak politik rakyat di Jakarta dan sekitarnya beramai ramai mendatangi DPR RI yang hari ini akan melakukan Paripurna pengesahan UU Pilkada. “Besok Kamis, 25 Sept 2014 DPR akan memutuskan apakah Pilkada dilakukan oleh DPRD atau langsung oleh rakyat. Artinya hak memilih rakyat termasuk

Aqua Kenalkan Budaya Sehat dan Aman

Desamerdeka – Klaten : PT Tirta Investama Klaten (PT TI) Rabu, 24 September 2014 mengadakan pengenalan budaya safety dimana anak di usia dini dianjurkan mengenal Kesehatan & Keselamatan melalui Team Puskeji ( Peduli Keselamatan Jiwa) Aqua. Acara ini dihadiri oleh Kepala Sekolah TK Mentari Kid Bp Guntur mengatakan banyak terima kasihnya terhadap pabrik Aqua yang

JOKOWI perlu Membuat Komisi Desa dan Perdesaan

Suryokoco – Desamerdeka : UU no 6 tahun 2014 tentang desa  sementara ini oleh banyak pihak hanya dilihat dari sisi penyiapan anggran dari APBN untuk desa, yang kesannya luar biasa dan sepertinya tidak ada program dari Pusat yang dialokasikan untuk desa. Presiden terpilih Jokowi pada akhirnya menjadi tumpuan harapan pelaksana UU Desa, ditambah dengan 9

Usul 1.000 Desa Pionir Pada JOKOWI

Arya Hadi Dharmawan – Harian Rakyat : Tak akan banyak yang bisa dilakukan oleh Presiden terpilih pada tahun anggaran 2015 (1 Jan 2015 – 31 Des 2015), karena APBN 2015 sudah diundangkan oleh DPRRI dan Presiden RI saat ini. Tahun pertama pemerintahan presiden baru adalah masa kritikal Presiden dan para anggota kabinet baru untuk mendapatkan

14 Ha Tanah Kas Desa Kena Poyek Jalan Tol

Desamerdeka – Boyolali : Pemkab Boyolali akan mempercepat usaha pembebasan lahan utuk proyek jalan tol Salatiga-Boyolali sepanjang 22,95 kilometer. Ditargetkan, pada akhir tahun nanti lahan yang sudah dibebaskan sebanyak 50 persen. Asisten I (Bidang Pemerintahan) Sekretaris Daerah (Sekda) Boyolali, Untung Raharjo, selaku Wakil Ketua Panita Pengadaan Tanah (P2T) Kabupaten Boyolali, Senin (22/09/2014) mengatakan, sampai dengan